Berita Internal

Dinas Perpustakaan dan Arsip PPU Dorong Transformasi Perpustakaan Jadi Pusat Inklusi Sosial

PENAJAM – Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar Sosialisasi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) Tahun 2025 di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU, Senin (11/8/2025). Kegiatan ini bertujuan mengoptimalkan peran perpustakaan agar lebih adaptif, inovatif, dan mampu memberdayakan masyarakat melalui literasi, keterampilan, dan kolaborasi lintas sektor.

Sosialisasi diikuti 144 peserta, terdiri dari lurah, kepala desa, dan pengelola perpustakaan dari 54 kelurahan/desa di empat kecamatan se-PPU. Hadir pula Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip PPU, Muhammad Yusuf Basrah serta Pustakawan Penyelia dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan sebagai narasumber.

Dalam sambutannya Sekda PPU, Tohar menegaskan bahwa transformasi perpustakaan harus diiringi dengan penataan arsip yang profesional dan tertib. Arsip menurutnya, merupakan dokumen penting yang menjadi rujukan kebijakan publik dan mencerminkan kerapian tata kelola pemerintahan.

“Sebelum bicara perpustakaan, saya mengingatkan pentingnya pengelolaan arsip. Arsip yang tersimpan dengan baik akan menjadi referensi utama dalam pengambilan kebijakan, sekaligus menunjukkan rapinya tata kerja pemerintahan,” ujar Tohar.

Ia menjelaskan, transformasi berarti bergerak dari kondisi saat ini menuju kondisi yang lebih baik. Perpustakaan, katanya, harus mampu mengubah perannya dari sekadar tempat membaca buku menjadi pusat pengetahuan, literasi digital, dan pengembangan keterampilan masyarakat.

“Kita harus bertanya pada diri sendiri, sejauh mana peran perpustakaan yang kita kelola? Jika ingin mentransformasikan layanan, kita harus memberi contoh nyata dari internal. Tidak cukup hanya mengajak berubah, tetapi harus menunjukkan bukti perubahan itu,” tegasnya.

Selain itu, Tohar menekankan makna inklusi sosial dalam TPBIS, yakni menciptakan kondisi di mana setiap individu dan kelompok dapat berpartisipasi dan menikmati hak yang sama atas layanan perpustakaan. Konsep ini, ujarnya, menuntut kebijakan terstruktur, peningkatan kapasitas pustakawan, penyediaan fasilitas memadai, dan kemudahan akses internet.

Ia juga mendorong sinergi lintas sektor, seperti kolaborasi perpustakaan dengan Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian untuk pelatihan pemasaran digital, hingga pembelajaran coding bagi generasi muda. Menurutnya, langkah tersebut telah berhasil diterapkan di beberapa daerah lain.

“Kita harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan generasi sekarang. Generasi Z lebih akrab dengan gawai daripada buku fisik, sehingga perpustakaan perlu menyediakan layanan yang relevan dan menarik,” ujarnya.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip PPU, Muhammad Yusuf Basrah, berharap kegiatan ini menjadi momentum bagi pengelola perpustakaan desa dan kelurahan untuk berinovasi dalam layanan, memperluas jejaring, dan memperkuat peran perpustakaan sebagai pusat inklusi sosial.

“TPBIS bukan hanya program, tetapi gerakan untuk menjadikan perpustakaan sebagai agen perubahan yang mampu menginspirasi, memberdayakan, dan menghubungkan masyarakat dengan peluang-peluang baru,” ujarnya.

Dengan sosialisasi ini, diharapkan seluruh pengelola perpustakaan di tingkat desa dan kelurahan dapat menerapkan konsep TPBIS secara nyata, sehingga perpustakaan benar-benar menjadi ruang inklusif yang memberi manfaat luas bagi masyarakat PPU.(Wan*DiskominfoPPU)